Participation of Former Corruption Prisoner in Elections in Islamic Perspective

Abstract

Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provisi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Salah satu poin di dalam PKPU tersebut mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Hal ini menjadi perdebatan diberbagai kalangan. Namun jika kita kaji dalam fiqh siyasah perihal aturan mantan narapidana korupsi sangat bertentangan dengan syarat ahl halli wal-aqdi baik masalah syarat adil ataupun juga dengan sikap kebijaksanaan, serta sudah bertentangan dengan fungsi atau wewenang ahl halli wal-aqdi. Oleh karena itu, maka pencabutan hak memilih dan dipilih (partisipasi dalam Pemilu) merupakan implementasi penerapan pidana yang bersifat extra ordinary enforcement. Penggolongan hukum bolehnya mantan koruptor menjadi caleg jika ditinjau dari tingkat kebutuhannya adalah al-Hajiyat akan tetapi berdasarkan cakupannya bersifat kepentingan khusus (al-Maslahah al-Khossoh) yakni berorentasi pada kemaslahatan para koruptor yang direnggut hak politiknya, sementara yang perlu digarisbawahi adalah hak masyarakat luas yang direnggut hak social dan hak ekonominya sehingga semakin menjauhkan mereka dari keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang menjadi inti pokok dari tujuan hukum itu sendiri ; The Indonesian General Election Commission (KPU) as the organizer of the General Election stipulates KPU Regulation Number 20 of 2018 concerning the nomination of members of the DPR RI, Provincial DPRD and Regency or City DPRD. One of the points in the PKPU regulates the prohibition of former corruption convicts from registering as legislative candidates. This is a matter of debate in various circles. However, if we examine the fiqh siyasa regarding the rules of ex-convicts of corruption, it is very contrary to the requirements of ahl halli wal-aqdi, whether it is a matter of fair conditions or also with an attitude of wisdom, and is contrary to the function or authority of ahl halli wal-aqdi. Therefore, ...