PENGATURAN PENGELOLAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstract

ABSTRACTThis thesis is studies of issues Management Arrangements Motor Vehicle Tax Increase Local Revenue In West Kalimantan Province. By the legal and social research method be concluded, that: 1. Settings management Motor Vehicle Tax and Tax on Motor Vehicles in West Kalimantan Province formulated in West Kalimantan Provincial Regulation Number 8, 2010 on Local Taxes Jo amendment Regional Regulation West Kalimantan Province Number 2, 2012. Bottom line determining clearly about: a. Name, Object and Subject PKB and BBNKB; b. Basic Imposition, Rates and Calculation PKB and BBNKB; c. Admission / Registration, Reporting and Tax Charges Regional and BBNKB PKB; d. Tax Period and Tax Due When PKB and BBNKB; e. and Determination of PKB and BBNKB. Then also determined: a. Billing Procedures and Payment of Tax; b. Objection and Appeal; c. Granting Reduction, Relief, and Tax Exemption; d. Assessment Correction and Removal or Reduction of Administrative Sanctions; e. Refund Excess Payment of Tax; f. Billing expired; g. Voting Incentives; and g. . Revenue Sharing and Usage Tax. 2. Studied from setting aspect, payment procedures and BBNKB, and revenue realization fibers West Kalimantan Provincial Government in 2011 through 2013 as listed in Table 2 to Table 4, shows the implementation of the collection of motor vehicle tax and Tax on Motor Vehicles in West Kalimantan Province is quite effective (efficient and effective). 3. Efforts West Kalimantan Provincial Government to increase Tax Revenue Motor Vehicle and Motor Vehicle Tax on future done by: a. Expanding the revenue base PKB and BBNKB that is done with taxpayer identifying new / potential and the number of taxpayers, repair database objects, fixing appraisal, and compute capacity and acceptance of PKB and BBNKB. b. Strengthen PKB and BBNKB voting process by accelerating the preparation BBNKB tariff agreements and regulatory changes as well as increased PKB and BBNKB Revenue Office of West Kalimantan. Further recommended a. For eliminating the leakage collection PKB and BBNKB surveillance system needs to be further improved internal and external management of PKB and BBNKB. b. Improving administrative procedures PKB and PKB BBNKB through administrative simplification PKB and BBNKB. c. Increasing the capacity of PKB and BBNKB acceptance through better planning to improve coordination with relevant agencies in the area. d. Improving Services SAMSAT Corner in various places in order to handle the payment of motor vehicle tax (PKB), Tax on Motor Vehicles (BBNKB), attestation Certificate of Motor Vehicles (vehicle registration) and Mandatory Contribution Road Traffic Accident Fund (SWDKLLJ) corresponding development of the situation.2Keywords: Arrangements, Management, Motor Vehicle Tax, Tax on Motor Vehicles, and the local original income.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Pengaturan Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Pengaturan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat diformulasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Jo perubahannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2012. Intinya menentukan secara jelas tentang: a. Nama, Obyek dan Subyek PKB dan BBNKB; b. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan PKB dan BBNKB; c. Pendaftaran/Registrasi, Pelaporan dan Wilayah Pungutan PKB dan BBNKB; d. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak PKB dan BBNKB; e. dan Penetapan PKB dan BBNKB. Kemudian ditentukan pula : a. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak; b. Keberatan dan Banding; c. Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak; d. Pembetulan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; e. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; f. Kadaluarsa Penagihan; g. Insentif Pemungutan; dan g. .Bagi Hasil dan Pengunaan Pajak. 2. Dikaji dari aspek pengaturan, tata cara Pembayaran PKB dan BBNKB, serta realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2011 sampai 2013 sebagaimana tercantum dalam Tabel: 2 sampai Tabel: 4, menunjukkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup efektif (berdayaguna dan berhasilguna). 3. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke depan dilakukan dengan cara: a. Memperluas basis penerimaan PKB dan BBNKB yang dilakukan dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan PKB dan BBNKB. b.Memperkuat proses pemungutan PKB dan BBNKB dengan mempercepat penyusunan regulasi perubahan tarif PKB dan BBNKB serta peningkatan personil Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Barat. Selanjutnya direkomendasikan a. Untuk mengeleminir kebocoran pemungutan PKB dab BBNKB perlu lebih ditingkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal pengelolaan PKB dan BBNKB. b. Memperbaiki prosedur administrasi PKB dan BBNKB melalui penyederhanaan administrasi PKB dan BBNKB. c. Meningkatkan kapasitas penerimaan PKB dan BBNKB melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. d. Meningkatkan Layanan Samsat Corner di berbagai tempat guna menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sesuai perkembangan keadaan.Kata Kunci: Pengaturan, Pengelolaan, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah.