DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) DAN HASIL OPINI BPK-RI PADA PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Open Access

Abstract

This research was conducted to determine the impact of the application of Government Regulation Number 71 of 2010 on the Quality of Local Government Financial Reports (LKPD) and on the results of the opinion of BPK-RI in the Government of Sanggau Regency. The method of research analysis uses qualitative method that aims to see the impact of the application of Government Regulation No. 71 of 2010 through the observation and documentation of the financial statements of Sanggau District Government from 2015 to 2017 and on the BPK Audit Report from 2015 to 2017 and the interviews with several informants which is directly related to the preparation of the Local Government Financial Reports of Sanggau Regency. The results of the study are that the implementation of Government Regulation No. 71 of 2010 has a positive impact on the quality of the Local Government Financial Reports of Sanggau Regency in 2015, 2016 and 2017 where the quality of the Local Government Financial Reports of Sanggau Regency has relevant, reliable, comparable and easily understood quality. The application of Government Regulation Number 71 of 2010 also has a positive impact on the results of the opinion of BPK-RI on the Local Government Financial Reports of Sanggau Regency from 2015, 2016, and 2017 where the opinion achieved by the Government of Sanggau Regency is Unqualified (Audit Opinion).Keywords: The impact of the application of PP 71 of 2010, the quality of Local Government Financial Reports, and the results of the opinion of BPK-RIDAFTAR PUSTAKAAkuba, Jannah, Miftahul, Sondakh, J., Jullie & Tinangon, J., Jantje (2016). Dampak Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Rangka Pemberian Opini Atas Laporan Keuangan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing"Goodwill", Vol. 7, No. 2, 2016, Hal 137-147.Andryanto, Yayan (2017). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Terhadap Opini BPK ata Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis.Bastian, Indra (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga.Bastian, Indra (2006). Audit Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.BPK-RI. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018. Melalui Http://www.bpk.go.id.Edwards, George. C (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.Ferryono, Baries & Sutaryo (2017). Manfaat Akuntansi Basis Akrual Dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 4 (1), Pp 143-160.Harun. H & Eggleton , I.R.C. (2012). Institutionalization Of Accrual Accounting In Indonesian Public Sector. Journal Of Accounting & Organizational Change, Vol. 8 (3), Hal. 257-285.Harun. H & Kamase, H.P. (2012). Accounting Change And Institutional Capacity: The Case Of A Provincial Government In Indonesia. Australasian Accounting Business And Finance Journal, 6(2), 35-50.Herwiyanti, Eliada, Sukirman & Fairuz Sufi Aziz (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 19, No. 1, Mei 2017, Hal. 13-23.Indriantoro, Nur & Bambang (2012). Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Bisnis, Edisi 1, Yogyakarta : BPFE.Lapsey, I. & Pallot, J. (2000). Accounting, Management And Organizational Change: A Comparative Study Of Local Government. Management Accounting Research, 11(2), Hal. 213-222.Mahardini, Yusnita, Niken & Miranti Ade (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Alam Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 1, Januari 2018, Hal. 22-32.Mardiasmo (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.Moleong, L.J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Vol. Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.Mulyadi & Soleh, Ahmad (2014). Hubungan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dengan Akuntabilitas Kinerja Laporan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 2, No. 1, Januari 2014, Hal. 44-62.Ningtyas, Novita, Fitria, Poputra, T., Agus & Lambey, Robert (2015). Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 1, Maret 2015, Hal. 455-462.Paton, Andrew W. (1962). Accounting Theory SecondEdition, USAPradono, Cahyo, Febrian & Basukianto (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), September 2015, Hal. 188-200.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.Riadi, Edi. (2016). Statistika Penelitian (Analisis Manual Dan IBM SPSS). Yogyakarta: CV.Andi Offset.Sako, Umar & Lantowa, D., Felmi (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Journal Of Accounting Science, Vol. 2 No. 1, Januari 2018, Hal 43-54.Satrio, Dimas, M., Yuhertiana, Indrawati & Hamzah, Ardi (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Di Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 18, No. 1, Mei 2016, Hal. 59-70.Shanti, Kurnia, Yunita (2018). Analisis Penerapan Basis Akrual Atas Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur). Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, Hal.43-60.Singkali, Fransiska, Yani, Olga & Widuri, Retnaningtyas (2014). Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Tax & Accounting Review, Vol. 4, No. 2, 2014, Hal. 1-15.Stigler. G (1971). The Theory Of Economic Regulation. Bell Journal Of Economics And Management Science 3. Chicago : Rand Corporation.Suwarjono (2005). Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Vol. Edisi 3, Yogyakarta : BPFE.Sugiyono (2009). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). Bandung: CV Alfabeta.Sugiono (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.