Suchergebnisse

Widaningrum and Mas'udi (2020) believe that the government's stuttering in handling the COVID-19 pandemic trigger policy conflicts between government officials and at the society level. Widaningrum and Mas'udi (2020) view that strengthening leadership and coördination are important steps to prevent widespread policy conflicts. However, in using the PCF framework, Widaningrum and Mas'udi (2020) forgot to place the policy conflict on what level was the political system, policy subsystem or policy action? We use literature review to explore COVID-19 policy in Indonesia. We offer the ACF framework to look further with existing features and find that there are two core competing beliefs in the COVID-19 policy handling subsystem, namely the drive to safeguard the economy that the central government believes in and insistence on handling the outbreak seriously from a coalition of people, scientists and media. Cross-coalition policy learning did not take place, even though the COVID-19 Task Force had a role as a broker to bring together the core beliefs of each coalition. The government made adjustments to encourage policy changes that were consistent with its core beliefs, despite changes in public opinion and changes in members of the government coalition. Widaningrum dan Mas'udi (2020) meyakini bahwa kegagapan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dapat menimbulkan konflik kebijakan di antara aparat pemerintahan dan pada level masyarakat. Widaningrum dan Mas'udi (2020) memandang bahwa penguatan kepemimpinan dan koordinasi menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya konflik kebijakan meluas. Namun dalam menggunakan kerangka kerja PCF, Widaningrum dan Mas'udi (2020) lupa mendudukan konflik kebijakan terjadi pada level yang mana apakah sistem politik, subsitem kebijakan atau tindakan kebijakan? Kami menggunakan studi literatur untuk lebih lanjut mendalami kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Kami menawarkan kerangka kerja ACF untuk melihat lebih jauh dengan fitur-fitur yang ada dan menemukan bahwa pada dasarnya ada dua keyakinan inti yang saling bersaing dalam subsistem kebijakan penanganan Covid-19, yakni dorongan untuk menjaga perekonomian yang diyakini pemerintah pusat dan desakan menangani wabah secara serius dari koalisi masyarakat, ilmuwan dan media massa. Pembelajaran kebijakan lintas koalisi tidak terjadi, meskipun telah ada Gugus Tugas Covid-19 yang berperan sebagai broker untuk mempertemukan keyakinan inti tiap koalisi. Pemerintah melakukan penyesuaian untuk mendorong perubahan kebijakan yang sesuai dengan keyakinan intinya, meskipun terdapat perubahan opini publik dan perubahan anggota koalisi pemerintah.