Suchergebnisse

Suatu korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkanperbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Tindak pidanakorporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifatterorganisir. Pada masa sekarang ini korporasi sebagai subyek hukum dapatdikenai pidana. Dengan diakomodirnya kedudukan korporasi sebagai subyekhukum pidana umum, menjadikan korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindakpidana seperti manusia sebagai subyek hukum. Berbeda dengan sebelumnya,dimana kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana hanya diakomodiroleh undang-undang di luar KUHP yang mengatur mengenai delik-delik tertentu.Pengaturan diluar KUHP tersebut menjadikan pengaturan terhadap korporasisebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya berbeda antarasatu peraturan dengan peraturan lainnya. Dengan adanya pengaturan dalam RKUHP tentunya juga akan menjadikan penyeragaman pengaturan mengenaikorporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga tidak ada perbedaan lagi. Meskidemikian, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana konsep R-KUHPsaat ini dirasa masih memiliki kekurangan, dikarenakan menggunakan doktrinidentifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

This article tries to elucidate Faqihuddin Abdul Kodir's opinion on the husband beating against his wife. There are pro and con views among Muslim scholars on the husband beating against his wife. Some argue that this attitude is permitted and the rest have an opinion that the deed is forbidden. Faqihuddin Abdul Kodir has an opinion that the deed is forbidden and considered it as out of the context of educating wife in the case of rebellious wife. He quoted the view of Imam 'Aṭā' arguing that beating wife by her husband in the context of ta'dīb nusyūz is abhorrent (makrūh). It is an obligation for the government to forbid the deed. This opinion is a product of a method combining textual (lafẓiyyah/lugawiyyah) and contextual (ma'nawiyyah/syar'iyyah) approaches leading to comparative and selective ijtihad (ijtihād intiqā'i).Artikel ini mengkaji pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Di kalangan ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum memukul isteri oleh suami. Sebagian berpendapat bahwa perbuatan tersebut diperbolehkan, sedangkan pendapat lain menyatakan perbuatan tersebut dilarang. Dari kedua pendapat ini, Faqihuddin Abdul Qodir berpendapat bahwa pemukulan suami terhadap isteri merupakan perbuatan terlarang dan tidak termasuk dalam konteks pendidik isteri yang nuzyuz. Untuk memperkuat pendapatnya, Qodir mengutip pendapat Imam 'Ata' yang melihat pemukulan suami terhadap isterinya sebagai perbuatan yang makruh. Pemerintah berkewajiban untuk membuat aturan yang melarangnya. Pendapat ini merupakan hasil istinbāṭ hukum dengan menggabungkan pendekatan textual (lafẓiyyah/lugawiyyah) dan kontekstual (ma'nawiyyah/syar'iyyah). Hasilnya dapat dianggap sebagai bentuk ijtihād intiqā'i (selektif komparatif)

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ISLAM BERBASISKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM Misbahul HudaDosen Institute of Business Law and Legal ManagementABSRAKEkonomi islam sebagai salah satu instrumen ekonomi indonesia telah menwarkan sebuah sistem yang tepat bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi islam mestinya masih perlu dilakukan perbaikan yang salah satunya dalam sistem penyelesaian sengket. Selama ini dalam praktinya sesuai dengan perundang-undangan penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan agama, akan tetap masih terbukanya peluang dalam penyelesaian segketa melalui pengadilan negeri telah membuka peluang besar bagi terciptanya ketidakpastian hukum. Disinilah perlunya mahkamah agung memberikan penegasan yang berkaitan hal-hal masalah sengketa ekonomi islam diselesaikan melalui pengadilan agam dan secara khusus kewenangan tersebut bersifat mutlak sehingga nilai penyelesaian sengketa ekonomi islam nantinya dapat berbasiskan nilai kepastian hukum. Keyword : sengketa, ekonomi islam dan kepastian hukum. ISLAMIC ECONOMIC DISPUTE SETTLEMENT BASED ON THE VALUE OF LEGAL DEFINITION Misbahul HudaLecture Institute of Business Law and Legal ManagementAbstractIslamic economics as one of the economic instruments in Indonesia has offered a system that is right for the sustainability of national economy. But in practice, the Islamic economic system should still need to be repaired, one of them is in the system of settlement of clutch. So far, in practice in accordance with the dispute resolution legislation carried out by religious courts, there is open opportunities in the dispute settlement through the district court. It has opened up great opportunities for the creation of legal uncertainty. This is where the necessity of the Supreme Court to provide affirmations related to issues of economic disputes of Islam. It is resolved through religious courts and specifically the authority is absolute, so that the value of Islamic economic dispute resolution will be based on the value of legal ...

This study focuses on the implications of the existence of a marriage certificate requirement in the process of issuing a child's certificate as stated in Articles 10, 11, 12, 13, 33 and 79 of Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning the requirements and procedures for population registration and civil registration. It is just a lack of understanding of regulations, the assumption that recording is only an administrative matter, costs and time are still polemics that are the cause of not registering marriages. Therefore, normative research with a statute approach is carried out by researchers. The primary data in this research is Law no. 23 of 2006 and Presidential Decree No. 96 of 2018. The results show that based on Law no. 23 of 2006 concerning Marriage Registration, the costs and procedures for registering marriages are getting cheaper and more accessible. In addition, the existence of Presidential Regulation No. 96 of 2018 strengthens the obligation to register marriages as mandated by Law no. 23 of 2006 and Law no. 1 of 1974.

Since March 16, 2020, the Indonesian government has declared the COVID-19 Pandemic as an extraordinary event. The whole world has felt the impact where this pandemic has changed the lives of people around the world, including in Indonesia. Almost all sectors slumped by this incident, including the education sector. In the education sector, the impact is that the change in the learning model that was originally implemented face-to-face has been changed to online learning to suppress the spread of the coronavirus. This Community Service activity was carried out at Madrasah Tsanawiyah Azzainiyah 2 as the target of the activity, located in Karanganyar village, Paiton sub-district, Probolinggo district. The participants of this activity were all subject teachers at Madrasah Tsanawiyah Azzainiyah 2. Based on the results of the analysis of participant responses, it can be concluded that the implementation of community service has gone as expected. It was proven by the participants' responses that this training can increase teacher knowledge in order to meet the demands of the times, namely digital-based learning.