PEMBATASAN KONTEN DIGITAL PADA MEDIA NETFLIX OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Abstract

Rencana pengawasan terhadap konten digital yang disajikan oleh Youtube dan Netflix oleh Komisi Penyiaran Indonesia banyak ditentang oleh berbagai pihak. Netflix disini yang merupakan media baru dan KPI menganggap bahwa pengawasan terhadap media baru ini diperlukan, lantaran pada saat ini banyak masyarakat mulai pindah dari media konvensional seperti radio dan televisi ke media-media baru salah satunya netflix. Inovasi dari KPI ini selain ditentang oleh berbagai pihak, kewenangan untuk mengawasi media baru pun belum termasuk dalam cakupan tugas dan wewenang KPI. Isu yang diangkat pada penelitian ini adalah kedudukan KPI di dalam ketatanegaraan Indonesia dan kajian atas kewenangan KPI dalam membatasi konten digital media Netflix menurut UU No. 32 Tahun 2002. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisa atas isu hukum dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, akan didapat konklusi bahwa dalam konteks perundang-undangan KPI belum berwenang untuk mengawasi media digital baru, sehingga diperlukan adanya revisi terutama mengenai konsep penyiaran, mengingat pengawasan media digital ini sudah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.The Plan to monitor digital content such as that are presented by Youtube and Netflix by The Indonesian Broadcsting Commission is opposed by various parties. Netflix here is a new media and KPI assume that supervision of this new media is needed, because at this time many people are starting to switch from conventional media such as radio and television to new media, such as netflix. In addition to being opposed by various parties, this innovation of KPI has yet been included in the scope of duties and authority of KPI to oversee new media. The issues raised in this research are KPI's position in Indonesian state administration and a review of KPI's authority to restrict Netflix's digital media content according to UU No. 32 of 2002. The method applied is normative, with statute approach and conseptual approach. Based on the analysis of legal issues using the appropriate research methods, it will be concluded that in the context of the KPI legislation, is not yet authorized to oversee new digital media, so a revision is needed especially regarding broadcasting concepts, bearing in mind that monitoring of digital media has become an important matter to pay attention to.